2020 Guru Terancam Tak Dapat Tunjangan Sertivikasi

Melawi-Rameranews. com, Jabatan Kepala Sekolah pada lembaga resmi formal diatur melalui PERMENDIKBUD nomor 6 Tahun 2018. Pemerintah melalui (LPPKS) akan menerbitkan sertifikat Kepala Sekolah baik sekolah Negeri maupun Swasta, mulai jenjang TK, SD,  SMP sampai dengan SMA/SMK.

Syarat untuk mendapatkan sertifikat kompeten sebagai kepala sekolah harus melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui LPPKS, telah ditunjuk LPMP hal tersebut sempat disosialisasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.

Maka dari itu, hal tersebut dikeluhkan beberapa kepala sekolah yang ada di Kabupaten Melawi yang saat ini belum mendapatkan info terkait Kepala Sekolah yang belum mengikuti sosialisasi dan pengajuan NUKS,sebabnya Disdikbud Kab. Melawi belum melakukan diklat penguatan kepala sekolah yang diangkat tahun 2018.

Salah satu kepala sekolah,  megkhawatirkan,  hal terburuk akan terjadi bagi kelangsungan belajar, mengajar didunia pendidikan di kabupaten Melawi, maka dari itu sejumlah kepsek mempertanyakan juga hal tersebut,  sementara berkas sudah diserahkan kepada dikbud kab. Melawi.

Menurutnya,  Pemerintah (Kementrian Pendidikan) telah mangalokasikan anggaran baik APBN maupun APBD untuk mendanai kegiatan pelatihan Penguatan Kepala Sekolah, sehingga kepala sekolah dilarang mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan mengikuti pelatihan.
“Saat sekarang sudah dilaksanakan pelatihan tersebut menggunakan dana APBN maupun APBD dengan sasaran kepala sekolah yang memenuhi syarat,”terangnya.

Lebih terang ia menjelaskan, sebagian Kepala Sekolah belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah, jika belum dimiliki,
Maka Kepala sekolah dan guru tahun 2020 berdampak mengganggu jalannya pendidikan di suatu sekolah yang dipimpinnya.

Untuk tahun 2020 tidak boleh ada Kepala Sekolah yang tidak memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah). Kalau dia tidak miliki sertifikat Kepala Sekolah imbasnya besar sekali yakni tunjangan sertifikasinya tidak bisa dibayarkan.

Katanya, bagi Kepsek yang belum memiliki NUKS, harus di ikutkan diklat penguatan kepala sekolah. Pelatihannya,difasilitasi Kemendikbud.

Kalau tidak punya, harus segera di ikutkan pelatihan dan sekarang ada yang disiapkan oleh kementerian, serta sementara ini menunggu petunjuk pelaksanaan diklat untuk perolehan NUKS bagi Kepsek, termasuk petunjuk apakah bisa dilaksanakankan mandiri.

Penulis : Ronny Kasimin

Editor.   : Hendika