Bawaslu Melawi Pemilu 2019 Tangani 8 Kasus Pelanggaran

RameraNews. Com, Melawi Bawaslu Melawi menggelar publikasi dan sosialiasi pengawasan tahapan Pemilu 2019 yang dilangsungkan di Hotel Rajawali,  Kamis (23/5/2019). Di hadiri ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah selaku koordinator devisi hukum data dan informasi.

 

 

Ketua Bawaslu Melawi, Johani menuturkan, dari segi sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Melawi mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga TPS sudah terpenuhi sebagai pengawas pemilu 2019. Sedangkan, pengawasan terhadap data pemilu, Bawaslu telah membuka posko pengaduan.

 

 

“Selama posko pengaduan dibuka, kami menerima sebanyak 31 aduan, terkait dengan pemilih yang belum terdaftar sebanyak 92 orang,” ujar Johani saat menyampaikan sambutan.

 

 

Dikatakan Johani pengawasan pada pencermatan daftar pemilu pada pemilu 2019, kami merekomendasikan kepada KPU yakni terhadap DPTHTP-1 data Anomali sebanyak 1.743, sebanyak 752 data ganda. Kemudian merekomendasikan 232 data pemilih meninggal, 1.043 data pemilih ganda, 92 data pemilih belum terdaftar,  53 data pemilih rusak, 119 data pemilih TMS.

 

 

” Sedangkan terhadap DPTHP-2 dengan jumlah total 161.171. Jumlah pemilih masuk sebanyak 66, sementara jumlah pemilih keluar 80, ” ungkapnya.

 

 

Bawaslu Kabupaten Melawi, kata Johani juga melakukan pengawasan tahapan pendaftaran dan penetapan calon peserta pemilu 2019 dan pengawasan laporan awal dana kampanye parpol. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan pengawasan melekat terhadap penyampaian LADK oleh parpol peserta pemilu pada KPU melawi dengan hasil pengawasan ada 4 partai politik yang tidak menyerahkan LADK kepada KPU melawi dengan alasan kepengurusan yang sedang dibekukan sementara waktu.

 

 

Johani  mengungkap, terkait upaya pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Melawi telah melakukan sosialisasi, baik itu melalui tatap muka hingga membuat surat edaran terkait netralitas ASN, TNI-Polri, Kades dan juga surat edaran penertiban APK (Alat Peraga Kampanye).

 

 

Selain itu, lanjut dia, semua partai melakukan kewajiban melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi setiap tahapan pemilu 2019.

 

 

“Terkait penanganan pelanggaran kami tangani sebanyak 8 kasus. Pelanggaran administrasi sebanyak 5 kasus, pidana pemilu sebanyak 3 kasus,” jelasnya.

 

 

Untuk rakor penanganan pelanggaran dan sengketa ditambahkan Johani ada 2 kali rakor penanganan temuan dan laporan pelanggran pemilu. ” Rakor penyelesaian sengketa pemilu. Rakor Sentra Gakkumdu dengan jumlah 4 kali kegiatan,  ” ungkapnya.

 

Sedangkan Ruhermansyah selaku Ketua Bawaslu koordinator divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutanya menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Kalimantan Barat dalam penyelenggraan pemilu 2019 terlaksana dengan lancar.

 

 

” Untuk Kal-Bar dinilai lancar tidak ada gangguan dalam penyelenggraan pemilu dari hasil pengawasan kami. Kegiatan ini merupakan laporan hasil kinerja Bawaslu Melawi salah bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Melawi hasil bentuk pengawasan tentu terdapat banyak kekurangan yang perlu kita evalusasi menjadi bahan pebaikan kedepan,  ” katanya. (dika)