Pengawasan Pemilu Di Melawi ” Ternoda”

RameraNews, Melawi – Sejumlah yang mengatasnamakannya dari sejumlah Partai Politik mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Melawi dibilangan jalan Kota Baru Km4 nanga pinoh Minggu (5/5/2019), untuk meminta penjelas dan hasil dari laporan pelanggaran pemilu 2019 yang ditelah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten.

Namun hingga kini tidak ada kabar tidak lanjut dari Bawaslu kabupaten Melawi, terkesan kasus pelanggaran politik tersebut  tidak ditanggapi oleh Bawaslu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Badan Pengawas Pemilu, sesuai dengan pembentukan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Sehingga sejumlah partai politik seperti Partai PDIP, GERINDRA,GOLKAR, DEMOKRAT,PKB,PAN dan PERINDO Kabupaten Melawi beramai ramai mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Melawi menuntut keadilan atas pelanggaran pemilu yang terjadi.

Surat pernyataan sikap bersama tersebut, disepakati oleh sejumlah ketua partai politik tingkat kabupaten Melawi dan sejumlah calon legisltif, seperti Drs. Kluisen dari Partai PDI Perjuangan, Iif Ufayadi dari Partai Gerindra, H. Heri Iskandar dari Partai PKB, Selamet dari Partai Perindo, Bastian dari Partai Demokrad, Hendegi Januadi,Uy,S.ip dari partai amant nasional, dan Hermanto dari partai Golkar.

Menuntut kepada Bawaslu Kabupaten Melawi untuk menindaklanjuti Kasus penyelenggaraan Pemilu di TPS Desa Labang,Nusa Kenyikap,Batu Buil di Kecamatan Belimbing, Kasus Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Ela dan Menukung Kasus Penyelenggaraan pemilu di TPS 01 dan TPS 02 Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan.

Menurut sejumlah partai politik, menyimpulkan bersama bahwa proses penyelenggaraan Pemilu 2019 di kabupaten Melawi tidak konstitusional, karena terjadinya pelanggaran yang menyimpang dari azas Pemilu dan Demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas serta diduga karena Penyelenggara Pemilu telah terkontaminasi dan mendapatkan intervensi oleh sebuah kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, sejumlah partai politik menolak hasil pemilu tahun 2019 di Kabupaten Melawi, khususnya hasil pemilihan pada tingkat DPRD Kabupaten karena tidak konstutional dan telah ternoda “ Cacat Hukum”

Kedatangan sejumlah pengurus partai politik dan calon legislatif 2019 disambut oleh komisioner Bawaslu kabupaten Melawi, dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh jumlah partai politik atas kebereatan pelanggaran pemilu yang terjadi.

Namun menurut Ketua bawaslu Kabupaten Melawi Johani mengagap kejadian tersebut yang terjadi itu semua sudah dilakukan sesuai aturan dan undang undang yang berlaku, sontak sejumlah gabungan partai poltik mendengarkan apa yang disampaikan ketua bawsalu Kabupaten Melawi membingungkan.

Setelah tidak mendapatkan tanggapan yang sebagai mana mestinnya  terkait pelagaran pemilu 2019 di kabupaten Melawi, gabungan sejumlah partai politik dan sejumlah calon anggota legislatif akan menindaklanjuti persoalan ini kepada pihak yang wewenang terkait kode etik yang dianggap tidak jujurnya sebuah demokrasi dan keadilan pada pemilu 2019 yang terjadi kabupaten Melawi.(RK)