Meninabobokan OTT Money Politics, Bawaslu Melawi Hentikan Kasus “Tidak Terbukti”

rameranews.com, Melawi- Menanggapi Pemberitaan terkait OTT operasi tangkap tangan pelanggaran money Politic, yang memberitakan Bawaslu telah meninabobokan kasus tersebut, kamis (25/04/2019) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Melawi Johani menjelaskan kepada wartawan, untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan temuan sejumlah uang 81 juta lebih harus sesuai aturan mekanisme penanganan, pelanggran baik itu, temuan atau laporan paling lambat 14 hari kerja sementara jika temuan dari waktu menemukan sampai meregister selambat-lambatnya 7 hari.

“ oleh sebab itu, kita belum meregristrasi, hari ke 5 baru kita mulai melakukan pembahasan bersama sentra gakumdu. indikasinya ada indikasi pidana, nanti selanjutnya kita akan melakukan proses investigasi dan klarifikasi terhadap para pihak baik saksi maupun yang terlibat, “ jelasnya.

OTT Operasi Tangkap Tangan dengan temuan sejumlah uang 81 juta lebih yang dininabobokan belum ada bukti bahwa kasus tersebut hilang begitu saja tanpa di tetapkan pelanggaran, kendati demikian, pihaknya sampai saat ini terus melakukan pengembangan kasus namun mengikuti aturan perbawaslu. “ Kita masih mempunyai waktu 11 hari kedepan untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau tidak keliru tanggal 10 mei harus sudah selesai sudah dilakukan pembahasan kedua dengan berdasarkanhasil investigasi melalui penyelidikan kita dengan memanggil para pihak baik itu terlapor maupun para saksi-saksi kemduai kita bahasa apakah memenuhi unsur pelanggran pidana atau tidak,” terangnya.

Menurut Johani, jika memenuhi pasal pidana ,maka kasus ini akan dilimpahkan kepolisian namun jika tidak maka  kasus ini akan di hentikan karna tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur pidana pihaknya masih melakukan investigasi,klarifikasi dan penyelidikan atas kasus ini dari mana sejumlah uang tersebut berasal,”ujarnya.

Dugaan bahwa kasus OTT operasi tangkap tangan tersebut akan di ninabobokan, menurunya sah-sah saja, akan tetapi aturan dan meknisme harus tau seperti apa mekanisme penangan pelanggaran di bawaslu ,” paparnya.(RK)